BANDA ACEH (ACEH), RILISINDO.COM – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Minggu (4/1/2026), untuk meninjau langsung kondisi sungai dan muara Tamiang sekaligus memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Kuala.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari operasi terpadu pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir serta pendangkalan sungai di Aceh Tamiang.
Mengawali rangkaian kegiatan, Menhan Sjafrie melakukan peninjauan udara menggunakan helikopter guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait kondisi alur sungai, tingkat sedimentasi, dan kawasan muara.
Peninjauan kemudian dilanjutkan melalui jalur air dengan menyusuri sungai hingga muara Tamiang menggunakan kapal, untuk memastikan kesiapan lokasi serta memahami secara rinci permasalahan teknis di lapangan.
Usai peninjauan lapangan, Menhan memimpin rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Panglima TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan, Pangdam Iskandar Muda, serta Bupati Aceh Tamiang.
Rapat berlangsung di Kantor Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, dan difokuskan pada sinkronisasi rencana teknis, kesiapan alat berat, dukungan logistik, serta integrasi program Satgas Kuala dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam rapat tersebut, Menhan menegaskan rencana pengerahan alat berat oleh Satgas Kuala yang dijadwalkan dimulai dalam dua minggu ke depan. Langkah ini ditujukan agar pelaksanaan normalisasi sungai dan muara dapat berjalan selaras dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait.
Menhan juga menekankan bahwa pembentukan Satgas Kuala tidak hanya berorientasi pada pengerukan dan normalisasi sungai, tetapi memiliki tujuan strategis untuk mendukung pemulihan dan penguatan perekonomian masyarakat di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara Tamiang.
Normalisasi alur sungai diharapkan dapat memulihkan akses transportasi air serta mendukung kembali aktivitas nelayan, pertanian, dan perdagangan lokal yang terdampak banjir dan pendangkalan.
Kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi penanganan pascabencana yang terpadu dan berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah, guna memastikan pemulihan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
